IKNPOS.ID – Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti pentingnya keberadaan sumber air baku yang andal untuk mendukung kebutuhan populasi 1,9 juta jiwa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2045.
Keberlanjutan penyediaan air di IKN menjadi salah satu tantangan utama, terutama dengan keterbatasan sistem yang ada saat ini.
Bendungan Sepaku Semoi Jadi Tumpuan Utama
Related Post
Saat ini, Bendungan Sepaku Semoi merupakan satu-satunya sumber air baku operasional untuk IKN Nusantara.
Namun, lokasinya yang lebih rendah dibandingkan elevasi IKN menghadirkan tantangan teknis besar dalam distribusi air.
Nicco Plamonia, peneliti dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, menjelaskan bahwa mengangkut air dari sumber rendah ke lokasi tinggi memerlukan sistem pompa bertekanan tinggi.
Sistem ini tidak hanya memerlukan investasi besar, tetapi juga meningkatkan biaya operasional distribusi air.
“Elevasi lokasi IKN yang lebih tinggi dibanding sumber air menimbulkan tantangan teknis besar,” ujar Nicco dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
Menurut Nicco, biaya operasional akibat penggunaan pompa bertekanan tinggi bisa mencapai Rp 478 per meter kubik. Beban biaya ini, ia melanjutkan, berpotensi menaikkan harga air yang harus dibayar oleh masyarakat di IKN.
“Indonesia bukan negara kaya, sehingga biaya tambahan ini harus dipikirkan agar tarif air tetap terjangkau,” tambahnya.
Efisiensi Sistem Gravitasi
Nicco menyarankan agar IKN mengoptimalkan sistem gravitasi dalam distribusi air untuk jangka panjang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang IKN.
Sistem ini diharapkan mulai diterapkan pada tahun 2035 untuk menggantikan penggunaan pompa secara terus-menerus, yang boros energi dan biaya.
“Sistem gravitasi lebih efisien dan dapat menekan biaya operasional, sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan air di IKN,” ujar Nicco.
Air Perpipaan Berkualitas untuk Smart City
Sebagai bagian dari visi kota pintar (smart city), penyediaan air minum perpipaan yang dapat langsung diminum menjadi prioritas pembangunan di IKN.
Terverifikasi Dewan Pers