IKNPOS.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berjalan sesuai rencana.
Selain itu, BPK juga meminta agar penyusunan Laporan Keuangan (LK) terkait IKN lebih transparan dibandingkan tahun sebelumnya.
“(Kami) juga berharap agar dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024 (terkait IKN), kinerja pembangunan bisa lebih baik dan transparan dibandingkan tahun sebelumnya,” kata anggota III BPK Akhsanul Khaq saat saat kunjungan kerja ke IKN dan dikutip Selasa, 26 November 2024.
Dalam kunjungan tersebut, BPK melakukan pendalaman kemajuan pembangunan
yang mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola yang mendukung keberlanjutan IKN.
Pada kesempatan tersebut, BPK meninjau sejumlah lokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, antara lain rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, Embung MBH, dan Taman Kusuma Bangsa.
Dia mengatakan, kunjungan tersebut untuk melihat perkembangan pembangunan IKN secara langsung.
“Kunjungan kami, cerminkan pentingnya keterbukaan dan partisipasi seluruh pihak dalam mendukung keberhasilan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia,” kata Akhsanul Khaq.
Saat berdiskusi dengan Otorita IKN, BPK membahas soal transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian ibu kota baru Indonesia.
Dia mengatakan, diskusi yang dilakukan menjadi sarana penting memperkuat hubungan antara lembaga pengawas negara dan pelaksana pembangunan agar setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan akuntabilitas penuh.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memaparkan laporan dan rencana kerja OIKN kepada BPK untuk memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparansi tinggi.
Pembahasan ini mencakup progres pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber non-APBN, termasuk investasi dari pihak swasta yang turut berkontribusi dalam proyek pembangunan tersebut.
Terverifikasi Dewan Pers