Kini, setelah tidak lagi menjabat menteri, Basuki ditugasi menjadi Kepala Otorita IKN. Sesuai Perpres Nomor 13 Tahun 2023, Kepala Otorita IKN akan menerima gaji sebesar Rp172.718.840 per bulan.
Selain itu, Basuki Hadimuljono juga akan menerima sejumlah fasilitas lain yang setara dengan jabatan menteri kabinet.
Ngantor di IKN Mulai 7 November 2024
Usai dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono langsung tancap gas. Pada Kamis, 7 November 2024, mantan Menteri PUPR ini sudah mulai ngantor di IKN (Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur.
Related Post
Tak hanya itu. Basuki juga tengah mengincar peluang investasi swasta. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan di IKN dalam waktu 3-4 tahun ke depan.
“Saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN. Ini perlu segera ditindaklanjuti. Kan dulu LoI itu nggak hanya investor. Setelah dipetakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor,” ujar Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Minat para investor itu, lanjut Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang menyebut kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki menegaskan akan berpegang pada komitmen pemerintah. Yaitu mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.
Selain hal itu dimandatkan oleh UU IKN, Basuki mengatakan percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan dalam 3-4 tahun ke depan.
Hingga saat ini, capaian batch 1 pembangunan IKN sudah 94 persen rampung. Sedangkan batch 2 mencapai 60 persen lebih rampung, dan capaian batch 3 hampir 40 persen rampung.
Basuki mengaku akan kembali berkantor di IKN mulai Kamis, 7 November 2024 mendatang. Selain ngantor, Basuki juga akan menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR RI dalam agenda kunjungan kerja.
Terverifikasi Dewan Pers