IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa minat investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus meningkat.
Pemerintah kini mengantongi sekitar 500 Letter of Intent (LoI) dari berbagai pihak yang berminat menanamkan modal di proyek IKN.
Menurut Basuki, hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), investasi yang berhasil masuk ke IKN sudah cukup besar.
“Sampai dengan groundbreaking terakhir, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah Rp86 triliun. Lalu, investasi masuk telah mencapai Rp58 triliun, ini dari groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober kemarin,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis 7 November 2024.
Meskipun target investasi sebesar Rp100 triliun pada akhir 2024 belum tercapai, Basuki menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong realisasi investasi di IKN, baik dari investor yang sudah melakukan groundbreaking maupun dari LoI yang masih dalam proses pembahasan.
“Kami tetap mendorong yang sudah melakukan groundbreaking untuk segera memulai pembangunan. Sementara yang masih dalam pembicaraan, kami upayakan agar kesepakatan bisa segera tercapai,” tutur Basuki.
500 LoI Beragam, Utamakan Investor
Dari 500 LoI yang telah diterima, Basuki mengungkapkan bahwa tidak semua berasal dari investor. Pihaknya menemukan bahwa beberapa LoI tersebut juga berasal dari konsultan, kontraktor, dan pemasok.
“LoI itu ternyata bukan hanya dari investor. Setelah dipetakan, ada juga yang dari konsultan, kontraktor, dan supplier. Namun, prioritas kami adalah investor, dan dari total LoI itu, kurang dari setengahnya adalah investor,” kata Basuki.
Basuki juga menambahkan bahwa ia akan kembali mengunjungi IKN pada Kamis mendatang bersama Komisi II DPR yang juga dijadwalkan untuk meninjau langsung perkembangan proyek di IKN.
Dengan semakin meningkatnya jumlah LoI dan dorongan yang terus dilakukan untuk mewujudkan investasi, Basuki optimis IKN Nusantara akan semakin menarik bagi para investor dalam dan luar negeri.
Terverifikasi Dewan Pers