IKNPOS.ID – Pembangunan gedung Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di IKN menghadapi sejumlah kendala, termasuk perubahan data dari Otorita IKN (OIKN).
Hal ini berdampak pada rendahnya realisasi anggaran belanja modal LPS pada triwulan III 2024.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa belanja modal LPS baru mencapai Rp 68,72 miliar atau 15,66% dari total anggaran belanja modal triwulan III sebesar Rp 438,75 miliar.
Related Post
Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan dalam pembangunan kantor perwakilan di IKN.
“Kami agak tertunda karena adanya perubahan data dari OIKN. Lahan yang semula direncanakan untuk gedung kantor ternyata berada di atas patahan sesar non-aktif,” ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI.
Pergeseran Lokasi dan Penyesuaian Desain
Akibat temuan tersebut, lokasi pembangunan kantor LPS harus digeser sekitar 20 meter dari posisi awal.
Hal ini memerlukan perhitungan ulang dengan bantuan konsultan untuk memastikan desain bangunan mampu menahan gempa hingga 8 Skala Richter (SR).
“Perubahan ini memakan waktu karena kami harus menghitung ulang untuk memastikan keamanan dan kekuatan bangunan,” tambah Purbaya.
Target Pembangunan dan Anggaran
Pembangunan gedung LPS di IKN direncanakan berlangsung secara bertahap dengan target awal menyelesaikan lantai pertama pada Agustus 2024.
Namun, kendala ini membuat jadwal mundur. Meski demikian, Purbaya menargetkan operasional kantor LPS di IKN sudah berjalan mulai April 2025.
Untuk proyek ini, LPS menganggarkan Rp 841 miliar, dengan potensi tambahan biaya hingga lebih dari Rp 1 triliun untuk penyesuaian dan penguatan struktur.
Groundbreaking proyek ini sebelumnya telah dilakukan Presiden Joko Widodo pada Januari 2024.
“Kami sudah menyiapkan pegawai yang akan pindah ke IKN pada tahap awal. Kami serius mempersiapkan perpindahan ini, sesuai amanat hukum bahwa kantor pusat LPS harus berada di Ibu Kota Negara,” jelas Purbaya.
Komitmen LPS di IKN
Meski menghadapi tantangan, LPS tetap berkomitmen untuk mendukung pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers