IKNPOS.ID – Percepatan transformasi digital di Kalimantan Timur untuk mengimbangi perkembangan di Ibu Kota Nusantara (IKN), dinilai sangat penting. Terutama soal transformasi digital.
Ada potensi ketimpangan yang bisa terjadi antara IKN dan wilayah Kaltim lainnya jika transformasi digital tidak berjalan seimbang.
“Yang saya khawatirkan itu kalau IKN sudah jadi, terjadi sebuah ketimpangan. Transformasi digital di IKN sudah keren. Tetapi di Kaltim tidak bisa berbuat banyak,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa, 1 Oktober 2024.
Dia menegaskan tema utama pembangunan di Kaltim saat ini adalah percepatan transformasi digital. Ia berharap Kaltim bisa mengejar perkembangan digital yang akan terjadi di IKN.
“Kalau nanti di IKN transformasinya sudah digital, kita di Kaltim harus mempercepat transformasi digital,” imbuhnya.
Ia pun mengingatkan tugas besar Diskominfo di seluruh Kaltim adalah mempercepat dua hal. Yaitu transformasi digital dan literasi digital.
Menurutnya, transformasi digital tanpa dibarengi literasi digital yang baik hanya akan menghasilkan ketimpangan yang baru.
“Jangan sampai transformasi digitalnya sudah bagus, tapi literasi digital masyarakatnya tidak bagus. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” paparnya.
Meski begitu, Faisal bangga karena berdasarkan data tahun 2022 hingga 2023, Indeks Literasi Digital Kaltim menduduki peringkat tiga nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil yang positif, meskipun masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
“Saya masih optimis, Kaltim masih bagus, indeksnya masih baik. Jadi itu ukuran kita sementara,” urainya.
Dia bahwa percepatan transformasi digital dan literasi digital tetap menjadi prioritas ke depan. “Suka atau tidak suka, kita harus masuk ke dalam dua proses ini,” tukasnya.
Karena itu, pemerintah daerah dan Diskominfo kabupaten/kota di Kaltim harus melibatkan ekosistem digital secara bersama-sama. Transformasi digital tidak dapat dicapai hanya dengan upaya internal pemerintah.
