IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Meski 28 pejabat baru dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Selasa 22 Oktober 2024, posisi Kepala OIKN tak termasuk dalam daftar jabatan yang dilantik.
Pelantikan tersebut mencakup jabatan penting seperti Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Ketua Mahkamah Agung (MA), Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan beberapa Kepala Badan.
Namun, posisi Kepala OIKN tetap kosong, meski sempat ada spekulasi bahwa Basuki Hadimuljono, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan dilantik untuk jabatan tersebut.
Basuki Hadimuljono Sinyalkan Kemungkinan Jadi Kepala OIKN
Basuki Hadimuljono sebelumnya mengisyaratkan bahwa dirinya berpotensi menjadi Kepala Otorita IKN definitif.
Dalam acara serah terima jabatan di Kementerian PUPR pada Senin malam (21/10/2024), Basuki mengungkapkan bahwa dirinya masih diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan tugas di OIKN.
“Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih diminta di OIKN,” ungkap Basuki.
Meskipun Basuki telah menerima sinyal positif, ia masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) baru dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) terkait penetapan resminya sebagai Kepala OIKN di era pemerintahan Prabowo Subianto.
“Keppresnya belum ada. Ya secepatnyalah, sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru,” ujar Basuki.
Spekulasi Mengenai Penundaan Pengangkatan Kepala OIKN
Meskipun posisi Kepala OIKN masih belum diumumkan, Basuki Hadimuljono saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Otorita IKN.
Keterlambatan pengumuman pejabat definitif OIKN mungkin terkait dengan transisi pemerintahan, mengingat Presiden Prabowo baru dilantik dan sedang membentuk tim kepemimpinan yang baru.
Keputusan untuk menunda pengumuman Kepala OIKN ini juga memicu spekulasi lebih lanjut mengenai siapa yang akan dipilih untuk memimpin salah satu proyek pembangunan terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
