IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan dilakukan secepat saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Dody, dalam beberapa kesempatan diskusi dengan Presiden Prabowo, pembangunan IKN akan diteruskan tapi tidak secepat dulu.
“Untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu,” ujar Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024.
Related Post
Dody mengatakan, pembangunan IKN tidak dilakukan secepat dulu, karena Presiden Prabowo akan memprioritaskan swasembada pangan.
Menurut Dody, Prabowo memiliki kekhawatirkan perang yang terjadi di sejumlah negara saat ini akan semakin memanas. Padahal Indonesia belum swasembada pangan.
Apabila Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan dari luar negeri atau impor maka perang akan menjadi kendala.
Atas dasar itulah, ketahanan pangan menjadi fokus utama di pemerintahan Presiden Prabowo.
Kementeria PU sendiri saat ini telah membangun puluhan bendungan di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap swasembada pangan melalui pertanian.
Dengan demikian target swasembada pangan yang diprioritaskan Prabowo akan tercapai.
“Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan akan memberikan tanggung jawab kepada Otoritas IKN terkait pembangunan IKN.
Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan OIKN terkait hal ini. Otorita IKN menurutnya memiliki peran besar dalam hal investasi yang berasal dari sektor swasta.
Karena itu, perubahan fokus pemerintah yang akan memprioritaskan swasembada pangan tidak mempengaruhi secara signifikan pembangunan IKN karena didukung swasta.
“Tidak semuanya dengan APBN. Dari Otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN,” ujarnya.
Terverifikasi Dewan Pers