<strong>IKNPOS.ID -</strong> Keberadaan IKN (Ibu Kota Nusantara) akan mendongkrak kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah penyangga. Salah satunya dari sisi arsitektur. "IKN adalah contoh desain kota yang berkelanjutan. Konsep ini bisa diadopsi Kalimantan Timur, meskipun secara parsial, untuk mewujudkan kota yang layak huni," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Firnanda pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Dia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme arsitek di Kalimantan Timur. Saat ini, terdapat sekitar 500 arsitek di Kaltim. Namun tidak semuanya memiliki sertifikat. "Melalui Pergub 34 Tahun 2024, Pemprov Kaltim telah memfasilitasi pemberian lisensi kepada arsitek. Tentunya, melalui proses bimbingan teknis dan ujian," tukasnya. Terkait persaingan dengan tenaga ahli dari perusahaan multinasional yang terlibat dalam pembangunan IKN, Aji menyebut pentingnya arsitek lokal untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi. "Kita harus ambil sisi positifnya. Arsitek lokal bisa belajar dari pengalaman mereka. Seminar ini menjadi sarana bertukar pikiran dan meningkatkan kualitas arsitek kita," urainya. Sementara itu, Ketua Dewan Majelis Kehormatan Arsitek Provinsi Kaltim Benny Dhanio, menambahkan arsitek lokal memiliki peran penting sebagai filter bagi arsitek dari luar Kaltim. "Arsitek lokal lebih memahami kondisi geografis dan lingkungan Kalimantan Timur. Misalnya, kondisi tanah dan kelembaban udara di IKN," jelas Benny. Dia menyoroti perbedaan karakteristik tanah di Kalimantan Timur dibandingkan Jawa. Pondasi bangunan di Kaltim membutuhkan biaya lebih besar karena kondisi tanah yang berbeda. "Biaya pondasi di Kaltim bisa mencapai 30-40 persen dari total biaya pembangunan, berbeda dengan di Jawa yang hanya sekitar 20 persen," ungkapnya. Pentingnya kode etik dalam praktik profesi arsitek. Kode etik melingkupi tanggung jawab arsitek terhadap masyarakat, sesama profesi, dan peningkatan kompetensi diri.<!--nextpage-->
Terverifikasi Dewan Pers
Terverifikasi Dewan Pers