IKNPOS.ID – Hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan jadwal pasti kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, rencana pemindahan ASN ke IKN masih menanti arahan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah dinyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan pada Januari 2025.
Meski belum ada jadwal pasti dari pemerintah saat ini, namun Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sudah menyiapkan aplikasi pendataan untuk proses pemindahan ASN ke IKN pada tahun 2025 nanti.
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bimo Adi Nursanthyasto, mengaku pihaknya mengupayakan ASN yang akan terlebih dulu dipindahkan ke IKN pada 2025 mendatang.
“Sementara ini, kita ini fokus dulu untuk yang 2025. Otorita IKN sudah menyiapkan aplikasi untuk nanti pemindahan ASN yang akan menjadi pionir dulu ke sana,” kata Bimo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 30 Oktober 2024.
Menurut Bimo, pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan nyata para ASN di IKN. OIKN juga memetakan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan nyata saat ini di IKN.
“Sehingga nanti kita bisa memetakan sebetulnya kebutuhan riil. Ini kita bicara 2025 dulu ya, karena ini yang akan menjadi fokusnya kita di dalam kita penyiapan prasarana dan saranannya di sana,” jelas Bimo.
Terkait persiapan lain di IKN, Bimo menyebut masih bersinergi dengan kementerian dan lembaga yang masih melakukan pembangunan di IKN. Oleh karena itu, ketika sudah dilakukan pemindahtanganan, Otorita IKN akan meneruskan untuk pengelolaannya.
“Untuk yang baru-baru, nanti semuanya masih dibicarakan. Untuk pembangunan fisik yang baru, semuanya masih dibicarakan, didiskusikan,” ujar dia.
Terkait dengan penggunaan aplikasi, Bimo masih akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Ia mengaku masih banyak hal yang harus disesuaikan pada kabinet terbaru ini.
“Nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman dari Kementerian PANRB untuk masalah tersebut. Jadi sabar ya, ini kita baru awal. Dan banyak penyesuaian yang memang harus kami lakukan, karena ini kabinet baru,” kata dia.
