IKNPOS.ID – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengusulkan dibentuk Ibu Kota Nusantara (IKN) Financial Center.
Ini sebagai komitmen serta dukungan dari lembaga jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dari wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
“Lembaga Jasa Keuangan harus berada di depan, bagaimana langkah dan arah keuangan di Tanah Air ke depan. Karena Lembaga Jasa Keuangan tidak bisa hanya wait and see, sehingga punya keleluasaan dalam mengakomodasi dana yang belum optimal di Kaltim,” ujar Mahendra dalam Kick Off Bulan Inklusif Keuangan (BIK) 2024 di Balikpapan, Kaltim, pada Sabtu, 5 Oktober 2024.
Menurutnya, konsep IKN Financial Center tidak sama dengan aktivitas keuangan yang dilakukan selama ini di tempat lain. Konsep IKN Financial Center akan khusus dilakukan di ibukota baru tersebut.
“Tentu pelaksanaannya nanti tunggu finalnya. Kami akan menunggu keputusan dari Pemerintah mengenai format dan bisnis yang akan disediakan dari produk jasa keuangan yang ada di IKN,” imbuhnya.
Persoalan apakah efektif nanti sebagai di IKN, itu ditetapkan juga secara politik. Bagaimana pun OJK bersama industri tetap punya komitmen, terkait peningkatan, akselerasi dari perubahan perekonomian dari sektor jasa keuangan.
“Justru tujuannya untuk memberikan fasilitas bagi terlaksananya suatu proses aktivitas keuangan melengkapi yang sudah ada,” urainya.
Mahendra mengakui, memang sudah ada beberapa gagasan yang difinalisasi (terkait konsep IKN Financial Center).
Namun OJK sebagai otoritas, tentu siap untuk menjadi regulator dan juga pengawas dari aktivitas tersebut. “Tetapi kami tidak mau mendahului mengenai detail apa saja aktivitasnya nanti,” tukasnya.
Beberapa model bisnis dan kegiatan aktivitas yang mungkin akhirnya disetujui nanti, akan dibahas lebih lanjut.
“Kita memahami peran strategis dan pentingnya keberadaan IKN Financial Center tersebut untuk keseluruhan kegiatan dari aktivitas keuangan di Indonesia, maupun menjadi katalisator pertumbuhan di perekonomian Indonesia secara umum,” lanjutnya.
Terverifikasi Dewan Pers