IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengumumkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berjalan dengan ritme yang lebih lambat di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dody menjelaskan bahwa fokus utama pemerintahan kali ini adalah menjaga stabilitas ketahanan pangan di tengah ancaman konflik internasional, khususnya di Eropa dan Timur Tengah, yang berpotensi berdampak pada pasokan pangan domestik.
“Walaupun pembangunan IKN tetap dilanjutkan, Presiden Prabowo memprioritaskan ketahanan pangan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak perang yang bisa memicu krisis pasokan,” ungkap Dody saat ditemui di Gedung DPR, ditulis Kamis 31 Oktober 2024.
Related Post
Fokus Utama: Swasembada Pangan
Dody menyebutkan bahwa swasembada pangan belum sepenuhnya terwujud, membuat Indonesia masih bergantung pada impor untuk komoditas strategis seperti beras dan kedelai.
Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat pengalaman tersendatnya impor gandum dan kedelai saat konflik Rusia-Ukraina berlangsung, yang menyebabkan ketidakstabilan harga pangan di dalam negeri.
“Krisis pangan saat itu membuat produsen tempe dan tahu di Indonesia merasakan dampaknya langsung. Ini adalah contoh pentingnya ketahanan pangan, yang sekarang jadi perhatian utama Presiden,” kata Dody.
Pengaruh terhadap Pembangunan IKN
Meski tetap dilanjutkan, Dody mengakui bahwa pembangunan IKN Nusantara tidak akan menjadi prioritas utama pada periode pemerintahan 2024-2029.
Ia memperkirakan laju konstruksi tidak akan secepat saat pemerintahan Presiden Joko Widodo karena alokasi anggaran yang diprediksi berkurang.
“Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, pembangunan akan diatur sesuai kondisi finansial yang tersedia. Jadi memang, konstruksi IKN tidak bisa sekencang dulu,” jelasnya.
Alokasi Anggaran Pembangunan IKN pada RAPBN 2025
Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp143,1 miliar.
Menyadari keterbatasan ini, pemerintah akan mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi pembiayaan kreatif untuk kelanjutan proyek IKN.
Pemerintah berharap KPBU dapat mengurangi ketergantungan pada APBN, memungkinkan pihak swasta turut serta dalam pendanaan proyek.
Dalam dokumen RAPBN disebutkan bahwa partisipasi swasta diharapkan mampu menekan risiko biaya pembangunan yang tinggi.
“Dengan demikian, kita membuka peluang lebih luas untuk pendanaan non-pemerintah agar berkontribusi pada konstruksi IKN,” tertulis dalam dokumen RAPBN 2025.
Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur IKN sekaligus memitigasi potensi dampak negatif dari ketidakpastian global terhadap ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional.
Terverifikasi Dewan Pers