IKNPOS.ID – Butuh kesiapan infrastruktur, baik inti maupun pendukung, sebelum pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Menurutnya, dibutuhkan piranti-piranti pendukung untuk bisa di sana (IKN), termasuk kesiapan. “Seluruh infrastruktur harus benar-benar tersedia dan siap untuk digunakan, karena berhubungan dengan kelancaran jalannya pemerintahan,” ujar Muhadjir, Selasa 8 Oktober 2024.
Muhadjir juga mengatakan, Kemenko PMK saja masih ikut ke kantor kementerian lain saat beberapa kali mengadakan rapat di IKN. Di sisi lain, apabila harus pindah, maka lembaga teknis yang berada di bawahnya juga harus bergeser ke IKN.
“Saya yang sudah beberapa kali adakan rapat di sana belum bisa gunakan kantor Kemenko PMK, masih harus pinjam di salah satu Kemenko yang itu mungkin bukan untuk tempatnya Kemenko PMK,” kata dia.
Akan tetapi, secara informal pihaknya sudah beberapa kali berkantor di IKN. Bahkan sudah melaksanakan rapat koordinasi internal maupun lintas kementerian sebanyak tiga kali.
“Bahkan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan juga siapkan SDM di sekitar IKN. Kita siapkan SDM sekitar IKN jadi tulang punggung dari proses administrasi dan birokrasi di IKN. Jangan sampai mereka jadi penonton datang dari Jakarta,” jelas Muhadjir.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada bulan Januari 2025.
“Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari 2025 ASN pindah ke IKN,” kata Anas.
