IKNPOS.ID – Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tengah bersiap membangun Madrasah Terpadu di wilayah IKN.
Lembaga pendidikan Islam ini dirancang sebagai satu kompleks pendidikan yang mengintegrasikan jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA) dengan fasilitas lengkap dan modern.
Menurut Muchamad Sidik Sisdiyanto, Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama, proses perizinan awal akan menggunakan afiliasi dengan madrasah-madrasah terdekat seperti RA Perwanida di Provinsi Kalimantan Timur, serta beberapa MTsN dan MAN yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Related Post
Madrasah Terpadu ini diharapkan mulai beroperasi penuh pada 2026, dengan proyeksi pertumbuhan kapasitas maksimal tercapai pada 2032.
“Pembangunan Madrasah Terpadu di IKN ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih mudah bagi masyarakat di IKN dan sekitarnya,” kata Sidik dalam keterangan tertulis, MInggu 6 Oktober 2024.
Konsep Inovatif dan Fasilitas Modern
Madrasah Terpadu di IKN mengusung konsep inovatif, dengan menyatukan semua jenjang pendidikan Islam dalam satu kompleks.
Fasilitasnya tidak hanya mencakup ruang belajar, tetapi juga dilengkapi dengan masjid terpadu yang menyatukan fungsi ibadah dan pendidikan.
Selain itu, terdapat juga sarana olahraga modern yang dirancang untuk menunjang berbagai kegiatan fisik siswa, menciptakan lingkungan belajar yang holistik.
Dengan kapasitas kelas yang terukur, Madrasah Terpadu ini dirancang untuk menampung 15 siswa per rombongan belajar (rombel) di jenjang RA, 28 siswa per rombel di jenjang MI, dan 24 siswa per rombel untuk jenjang MTs dan MA. Total kapasitas di semua jenjang diproyeksikan mencapai 1.626 siswa pada tahun 2032.
Dampak Pendidikan Islam yang Signifikan
Pembangunan Madrasah Terpadu di IKN diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers