IKNPOS.ID – Komisi II DPR RI memiliki cakupan tugas yang luas dengan menjalin kerja sama dengan tiga kementerian dan sembilan badan dan lembaga salah satunya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Dengan cakupan tugas yang luas, Komisi II DPR RI diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif.
Mampu memperkuat reformasi birokrasi, mengawasi pelaksanaan pemilu, serta memperkuat administrasi wilayah perbatasan dan persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 telah menetapkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja untuk Komisi II DPR RI.
Komisi ini memiliki fokus utama pada bidang pemerintahan dalam negeri, pertahanan wilayah administratif, dan pemberdayaan aparatur negara.
“Peran Komisi II sangat strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan aparatur negara mampu beradaptasi dengan tantangan zaman, termasuk dalam hal pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan administrasi masyarakat,” tulis akun @dprri, dilihat Minggu 27 Oktober 2024.
Komisi II akan bermitra dengan berbagai kementerian dan lembaga negara terkait.
Mitra utama mereka adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Di sektor administrasi pemilihan umum dan demokrasi, Komisi II juga bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan transparan.
Selain itu, mitra kerja lainnya meliputi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Dengan cakupan tugas yang luas, Komisi II diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, memperkuat reformasi birokrasi, mengawasi pelaksanaan pemilu, serta memperkuat administrasi wilayah perbatasan dan persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
