IKNPOS.ID– Brazil memiliki pengalaman dalam memindahkan ibu kota negara, pada 1960. Untuk mengetahui kunci kesuksesan Brazil dalam memindahkan ibu kota Rio de Janerio ke Brazilia, Ombudsman RI menemui Duta Besar Brazil untuk Indonesia George Monteiro Prata di Jakarta, Rabu 9 Oktober 2024.
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, saat ini pihaknya saat ini tengah merampungkan kajian terkait kesiapan infrastruktur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Karena itu, dia menemui George Monteiro Prata di Jakarta, untuk meminta informasi terkait pemindahan ibu kota negara.
“Pro dan kontra pasti ada dalam pemindahan ibukota negara Brazil, maka kami perlu mengetahuinya karena pada dasarnya Indonesia ada beberapa kesamaan dengan Brasil,” ujar Hery seperti dikonfirmasi.
Hery mengatakan pemindahan ibu kota negara Indonesia merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah yang dapat mengubah orientasi menjadi lebih berkeadilan dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.
Namun demikian, kata dia, pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu dan proses yang panjang, serta memiliki berbagai tantangan, seperti keberlanjutan pembangunan, aspek lingkungan, kesiapan infrastruktur, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar yang dimaksud, yakni kesehatan, pendidikan, serta akulturasi budaya, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan publik di pemerintahan pusat.
Ombudsman RI ingin memastikan dan mengawal agar pelayanan publik berjalan dengan baik, khususnya dari sisi kesiapan infrastruktur di IKN, termasuk pada masa awal pemindahan ASN ke IKN.
“Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, Ombudsman RI melakukan pembahasan yang mendalam mengenai pengalaman Brasil dalam pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brazilia,” ungkap dia.
Sementara itu, Duta Besar Brasil George Monteiro Prata menekankan, membangun ibu kota yang baru bukanlah sesuatu yang mudah, khususnya lantaran IKN merupakan simbol kekayaan Indonesia di mata dunia.
Terverifikasi Dewan Pers