IKNPOS.ID – Jumlah rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan bakal kurang.
Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini menyediakan rumah tapak untuk jabatan menteri sebanyak 36 unit di IKN.
Namun, kabarnya jumlah menteri di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertambah hingga 44 menteri. Jumlah itu bertambah dari yang sebelumnya hanya 34 orang.
Related Post
Jika benar jumlah menteri sebanyak 44 orang, maka masih dibutuhkan delapan unit rumah jabatan menteri di IKN yang saat ini hampir selesai pengerjaannya.
Menanggapi kabar bertambahnya jumlah menteri, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan masih banyak lahan di IKN.
Menurut dia, masih banyak lahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah jabatan menteri di IKN.
“Ya masih ada (lahan untuk tambahan rumah dinas menteri). Ini kan yang kita bangun di WP 1A ya di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), masih banyak lokasi,” kata Iwan Suprijanto, Rabu 16 Oktober 2024.
Namun demikian, hingga kini dirinya belum mendapatkan arahan mengenai tambahan rumah jabatan menteri di IKN. “Belum ada arahan,” tukasnya.
Seperti ramai dikabarkan, jumlah menteri dalam kabinet presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto Djojohadikusumo-Gibran Rakabuming Raka, bakal bertambah. Jumlahnya belum ditentukan, tapi saat ini sedang disimulasikan.
Kabar penambahan jumlah menteri itu berawal dari pernyataan Ketua Majelis Permusyawarah Rakyat Bambang Soesatyo yang membeberkan obrolan kopi bahwa jumlah menteri di kabinet Prabowo-Gibran bertambah menjadi sebanyak 44.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan kabar ada penambahan jumlah menteri.
“Ya kalau kemudian penambahan, itu ada,” tukasnya.
“Tapi jumlahnya ini sedang kita simulasikan sesuai dengan optimalisasi kementerian dan dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada termaktub dalam Asta Cita dan program aksi, sehingga bisa lebih fokus,” sambungnya.
Terverifikasi Dewan Pers