IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui bahwa investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 100 triliun.
Menurut Jokowi, saat ini investasi yang telah masuk ke IKN baru mencapai Rp 58 triliun, atau setengah dari target yang ingin dicapai pada tahun 2024.
“Memang bener baru Rp 58 triliun. Tapi angkanya udah gede banget, duit gede lo Rp 58 triliun,” ujar Jokowi dalam pernyataannya di JCC Senayan, Jakarta, dikutip Rabu 9 Oktober 2024.
Meskipun demikian, Jokowi tetap optimistis bahwa target investasi sebesar Rp 100 triliun di IKN dapat tercapai sebelum akhir tahun ini.
Ia menekankan bahwa pemerintah melakukan seleksi ketat terhadap investor yang tertarik berinvestasi di IKN, dengan memastikan keseriusan dan komitmen mereka sebelum memberikan peluang.
“Ya harus tetap optimis lah, kan yang masuk banyaknya itu harus diseleksi. Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang,” tambahnya.
Jokowi juga menegaskan bahwa tidak semua investor diizinkan berinvestasi, hanya yang dianggap serius dan memenuhi kriteria.
Kolaborasi dengan INA untuk Genjot Investasi
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelumnya telah bekerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) untuk meningkatkan realisasi investasi di ibu kota baru tersebut.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menyatakan bahwa kolaborasi dengan INA diharapkan dapat membantu mencapai target investasi sebesar Rp 100 triliun pada tahun 2024.
“Jadi memang kita menargetkan total investasi publik dan swasta di luar yang Kementerian PUPR, hingga akhir tahun ini kira-kira Rp 100 triliun. Dengan groundbreaking dan beberapa kegiatan yang kita lakukan kemarin, itu sudah sampai kira-kira Rp 50 triliun,” ungkap Bambang usai acara penandatanganan kerjasama di Grand Hyatt Bali, Minggu (19/5/2024).
Bambang menambahkan bahwa pihaknya sedang berupaya mengumpulkan sisa Rp 50 triliun pada semester kedua 2024. Ia optimistis target tersebut bisa tercapai mengingat sejumlah proyek dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) tengah dalam proses.
Terverifikasi Dewan Pers