IKNPOS.ID – Pembukaan jalur penerbangan perintis dari Kalimantan Tengah (Kalteng) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan berdampak positif bagi perekonomian Bumi Pancasila.
Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya, Fitria Husnatarina, menyatakan bahwa rute ini akan membuka peluang pengembangan distribusi manusia dan barang antara Kalteng dan IKN, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di kedua wilayah.
“Ini tentunya akan menggiatkan aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah juga mulai mengarahkan berbagai kepentingannya ke IKN, sehingga aksesibilitas menjadi lebih mudah,” kata Fitria, Selasa 29 Oktober 2024.
Related Post
Menurutnya, pembukaan jalur penerbangan ini akan memberikan efek berganda atau multiplier effect terhadap ekonomi Kalteng.
“Baik untuk mobilisasi manusia maupun barang, kita akan melihat frekuensi penerbangan yang lebih tinggi di Bandara Tjilik Riwut dan bandara lain di area Barito dan Kotawaringin,” tambah Fitria.
Ia juga menekankan bahwa kerja sama dengan maskapai atau perusahaan penerbangan perintis akan membuka potensi lebih besar, termasuk di sektor pariwisata.
“Infrastruktur yang dibuka akan membuka peluang ekonomi yang besar, tidak hanya sekadar akses ke IKN tetapi juga pengembangan pariwisata,” ujarnya.
Dinas Perhubungan Kalteng Lakukan Koordinasi Pengembangan Rute
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten di Kalteng untuk membahas pengembangan rute penerbangan termasuk ke IKN.
“Penerbangan perintis untuk kabupaten/kota se-Kalteng sudah berjalan. Saat ini, kami sedang fokus menghidupkan kembali rute-rute yang ada, seperti Palangka Raya-Pangkalan Bun serta rute lain ke Balikpapan dan Pontianak,” ungkap Dedy.
Terkait harga tiket, Yulindra menjelaskan bahwa pola subsidi akan diterapkan untuk meringankan biaya bagi masyarakat, yang akan ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Harga tiket tetap mengikuti ketentuan pusat karena penetapan batas atas berada di tangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Terverifikasi Dewan Pers