IKNPOS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, yang menjelaskan bahwa misi tersebut diintegrasikan melalui dua program unggulan.
“Kami memiliki dua program unggulan, yakni pembangunan kawasan terpadu yang menjadi pusat seni, budaya, dan kreativitas serta pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) terpadu,” ujar Said pada Rabu 16 Oktober 2024.
Related Post
Pengembangan UMKM dan Dukungan Terhadap Ekonomi Kreatif
Menurut Muhammad Said, salah satu fokus utama Pemkab Berau adalah memberdayakan UMKM dengan menyediakan fasilitas pembinaan, pelatihan, serta kredit lunak.
Ini bertujuan untuk mengembangkan tata kelola bisnis, kewirausahaan, serta menciptakan iklim ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing di Kabupaten Berau.
“Pemkab Berau berupaya meningkatkan kapasitas UMKM melalui berbagai pelatihan yang akan membantu mereka lebih kompetitif dan mandiri. Hal ini juga selaras dengan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan, khususnya bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” kata Said.
Optimalisasi Potensi dan Dukungan Terhadap Pariwisata
Said juga menjelaskan bahwa berbagai pelatihan yang dilakukan tidak hanya untuk memperkuat posisi Kabupaten Berau sebagai salah satu penopang perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat secara luas di Kalimantan Timur.
Berau, dengan potensi wisata alamnya, seperti Derawan dan Maratua, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan.
“Pengembangan ini penting, tidak hanya untuk memperkuat peran Berau sebagai penyokong Ibu Kota Nusantara (IKN) dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga untuk memastikan masyarakat Kaltim, terutama di Berau, semakin mandiri secara ekonomi,” jelasnya.
Dukungan Terhadap UMKM Berdasarkan Undang-Undang
Terverifikasi Dewan Pers