IKNPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una (Touna) di Sulawesi Tengah (Sulteng) punya target swasembada beras. Tujuannya menjadi penyangga pangan untuk IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Touna Darson Panyili mengatakan telah mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur untuk membantu ketahanan pangan itu.
Pemkab Touna, kata Darson, juga optimis dapat merealisasikan target Kementerian Pertanian. Yaitu menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Pemerintah pusat mendorong pemerintah kabupaten kota yang memiliki sektor pertanian untuk mengoptimalkan progres dalam upaya mendorong peningkatan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan,” jelasnya pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua daerah terutama di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) memersiapkan diri menghadapi keberadaan ibu kota negara baru.
Saat ini, pembangunan IKN memang belum selesai, diperkirakan baru akan tuntas sekitar 10 atau 15 tahun mendatang.
Namun Jokowi meminta semua daerah di sekitar IKN dan provinsi lain berdekatan dengan ibu kota baru itu mempersiapkan diri termasuk siap menyuplai kebutuhan pangan.
“Semuanya disiapkan. IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri,” kata Jokowi usai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis 26 September 2024 lalu.
Kebutuhan pangan seperti sayuran, buah hingga beras menurut Jokowi bisa disuplai dari daerah sekitar IKN.
“Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana,” ujarnya.
Namun jika memang Kaltim tak bisa mencukupi, maka kebutuhan pangan untuk IKN bisa disuplai dari provinsi lainnya. “Kalau tidak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain,” tukasnya.
Meski demikian, Jokowi berharap Kaltim bisa mendukung kebutuhan pangan untuk IKN tanpa harus suplai dari provinsi lain.
Terverifikasi Dewan Pers