Daftar Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo Diterima DPR RI, Otorita IKN Jadi Mitra Komisi II

IKNPOS.ID - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akan menjadi salah satu lembaga negara yang akan bermitra dengan Komisi II DPR RI pada pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Hal ini terungkap dari dokumen yang berisi daftar nomenklatur kementerian kabinet Prabowo-Gibran dan Alat Mitra Kelengkapan Dewan (AKD) terdiri dari 13 komisi dan Badan Annggaran yang diterima DPR RI. Dalam dokumen itu disebutkan Komisi II DPR RI akan membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur. Komisi II akan bermitra dengan tiga kementerian dan 10 lembaga serta badan, salah satunya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, dokumen tersebut masih dalam tahap finalisasi. "Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit," kata Cucun saat ditanya mengenai AKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis, 10 Oktober 2024. Dalam dokumen tersebut, banyak kementerian yang dipecah. Di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Berikut daftar AKD DPR RI berserta mitra kementerian masing-masing yang masih bersifat sementara dan belum pasti: Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika) 1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertahanan 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU 5. Badan Intelijen Negara (BIN) 6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 8. Badan Keamanan Laut (Bakamla) 9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) 10. Dewan Pers 11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 12. Komisi Informasi Pusat (KIP) 13. Lembaga Sensor Film (LSF) Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur) 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP) 6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) 7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 8. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) 10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI) 11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) 13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Komisi III (Penegakan Hukum) 1. Kejaksaan Agung 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung 5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 8. Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Kehutanan 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Badan Urusan Logistik (Bulog) 5. Badan Restorasi Gambut (BRGM) 6. Badan Pangan Nasional (Bapanas) 7. Badan Karantina Indonesia Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan) 1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Kementerian Perumahan Rakyat 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 5. Kementerian Transmigrasi 6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha) 1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian BUMN 3. Kementerian Koperasi 4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) 7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) 8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi) 1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Pariwisata 3. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Barekraf 4. Kementerian UMKM 5. Badan Standarisasi Nasional (BSN) 6. Lembaga Penyiaran Publik RRI 7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI 8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak) 1. Kementerian Agama 2. Kementerian Sosial 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 7. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial) 1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Ketenagakerjaan 3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga 4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) 8. Badan Gizi Nasional Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset) 1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi 2. Kementerian Pendidikan Tinggi 3. Kementerian Kebudayaan 4. Kementerian Pemuda dan Olahraga 5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 7. Badan Pusat Statistik (BPS) Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan) 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Bank Indonesia (BI) 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 10. BUMN (PMN, Privatisasi) Komisi XII (Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi) 1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Lingkungan Hidup 3. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 6. Dewan Energi Nasional (DEN) 7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 8. Badan Informasi Geospasial (BIG) Komisi XIII (Hukum dan HAM) 1. Kementerian Hukum 2. Kementerian HAM 3. Kementerian Sekretariat Negara 4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 5. Komnas HAM 6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 9. Sekretariat Jenderal DPR 10. Sekretariat Jenderal DPD 11. Sekretariat Jenderal MPR 12. Sekretariat Kabinet 13. Kantor Staf Presiden (KSP) Badan Anggaran 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL) 5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.

Laboratorium Kota Masa Depan: IKN Targetkan Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Kejar Target 2028, Otorita IKN Percepat Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Siap Operasi! Tol IKN Dibuka Gratis untuk Mobil Kecil Selama Libur Nataru 2025/2026

IKN Siap Masuki Babak Baru: Kantor Wapres Rampung Desember 2025, Progres Tahap Satu Capai 97 Persen

pandu

Related Posts

Laboratorium Kota Masa Depan: IKN Targetkan Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Kejar Target 2028, Otorita IKN Percepat Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Siap Operasi! Tol IKN Dibuka Gratis untuk Mobil Kecil Selama Libur Nataru 2025/2026

Jokowi ke IKN Hari Ini, Pertama Kalinya Landing di Bandara Nusantara IKN Pakai Boeing

Paling Pedas

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

IKN Sambut Kunjungan Masyarakat Selama Libur Nataru 2025/2026

Pemkab PPU Target Pasang 6.000 Sambungan Air Bersih di Serambi IKN

Dosa Pertama

IKN Bisa Jadi Acuan dan Referensi Pembangunan Kota di Masa Depan