IKNPOS.ID – Tidak berhenti di sektor tambang, Kabupaten Berau mulai menggeliatkan sektor pariwisata seiring dengan pesatnya pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong agar sektor pariwisata menjadi penopang utama dalam perpuataran ekonomi masyarakat selain dari sektor tambang.
Sekretaris Pemerintah Kabupaten Berau, Muhammad Said mengatakan, Kabupaten Berau memiliki banyak potensi pariwisata yang bisa diandalkan.
Related Post
Saat ini ada sekitar 100 kampung di Berau yang memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan masyarakat di Bumi Batiwakkal ini.
“Mengingat, saat ini ada 100 kampung yang memiliki potensi pariwisata yang mampu dikembangkan,” ujar Said, Minggu 20 Oktober 2024.
Dia mendorong Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Pemerintahan Kampung bersama lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK).
Pemerintah Kampung diimbau memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai wadah peningkatan ekonomi masyarakat.
Kampung-kampung di Berau menurutnya bisa mengembangkan komoditas unggulan dan pariwisata sebagai sumber pendapatan.
“Untuk itu, kami mendorong agar 100 kampung yang ada memaksimalkan potensi kampung dengan mengembangkan komoditas unggulan dan pariwisata, cari sumber-sumber pendapatan yang tidak mengikat. Saya yakin kampung bisa lebih mandiri,” ujarnya optimis.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tentram Rahayu mengatakan, untuk menggali atau pengembangkan potensi pariwisata tersebut, diperlukan kerjasama antara Pemerintah Kampung, BPK dan BUMK
Menurutnya, saat ini ada beberapa BUMK di Berau telah berhasil mengelola sektor pariwisata menjadi penopang perekonomiam kampung itu sendiri.
“Karena pemkab tidak bisa selamanya berharap dengan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menggerakkan pariwisata,” tukasnya.
Saat ini sudah saatnya Sumber Daya Alam yang dimiliki Berau dimanfaatkan sebaik mungkin.
Terverifikasi Dewan Pers