Bank Tanah Alokasikan 30 Persen Lahan untuk Reforma Agraria di Tiga Wilayah, Termasuk di Sekitar IKN

IKNPOS.ID – Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyatakan bahwa Bank Tanah sedang memprioritaskan program penyediaan lahan untuk reforma agraria di Indonesia.

Melalui alokasi minimal 30 persen lahan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat guna mendukung pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di bidang pertanahan.

Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah”

Parman memaparkan bahwa terdapat tiga lokasi yang telah disiapkan untuk program reforma agraria ini.

Ketiga lokasi tersebut meliputi Penajam Paser Utara (PPU) dengan area seluas 1.883 hektare, Poso seluas 1.550 hektare, dan Cianjur yang memiliki luas 203 hektare.

“Implementasi reforma agraria terdekat saat ini adalah PPU yang mana lokasinya berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas Parman.

Reforma Agraria untuk Wujudkan Keadilan Sosial

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, turut hadir dan menekankan pentingnya program reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Ia juga mengingatkan pentingnya peran Bank Tanah dalam menyukseskan program ini.

“Tanah adalah hak rakyat, dan keadilan harus hadir untuk semua. Tujuan kita adalah menciptakan Indonesia yang nyaman dan adil bagi seluruh warganya, baik sekarang maupun di masa depan,” ujar Suyus.

Konflik Agraria di Wilayah IKN Penajam Paser Utara

Di tengah program reforma agraria, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat adanya konflik agraria yang melibatkan warga Penajam Paser Utara (PPU).

Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombang, mengungkapkan bahwa sembilan petani dari Desa Seleloang dan empat warga Desa Tamelow Sepak telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2024.

Konflik ini terkait dengan tuduhan penyerobotan lahan dan tindakan kekerasan saat pembebasan lahan untuk proyek Bandara VVIP di IKN.

Komnas HAM mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi yang dihadapi warga yang telah bermukim di wilayah tersebut sejak 1979, jauh sebelum PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama hadir.