IKNPOS.ID – Indonesia dan Jepang sedang menjajaki peluang kerjasama investasi Bandara Nusantara di IKN (Ibu Kota Nusantara) dan Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).
Peluang kerjasama ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melalui akun media sosialnya.
Budi Karya diketahui bertemu Menteri Infrastruktur dan Pariwisata Jepang bersama Japan Airport Consultant.
Dalam postingannya, Budi Karya menyebut pertemuan dengan perwakilan Minister of Land Infrastructure and Tourism Jepang serta Japan Airport Consultant dilakukan untuk membahas peluang kerja sama dan investasi Jepang di Bandara Balikpapan dan IKN Nusantara.
“Kami membahas soal peluang kerja sama dan investasi Bandara Balikpapan dan Bandara Nusantara IKN,” tulis Budi Karya seperti dikutip pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Sehari sebelumnya, Budi Karya bertemu Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi. Kunjungannya itu terkait urusan bilateral.
Diketahui, sejumlah perusahaan Jepang menyatakan berminat untuk membangun dan mengoperasikan sejumlah bandara di Indonesia.
Salah satu bandara yang diincar investor Jepang adalah Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan di Balikpapan.
Hal tersebut pernah disampaikan Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, dalam acara Air Transportation Working Group (ATWG) yang digelar pada 18-20 Januari 2024 di Hotel Pullman, Bandung.
Perusahaan-perusahaan Jepang tersebut adalah Japan Airport Terminal Co., Ltd, JALUX Inc., Taisei dan SECOM. Co. Ltd,.
Beberapa waktu lalu, terkait Bandara Nusantara IKN ini, Budi Karya mengungkapkan pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara IKN kepada entitas asing apabila pembangunannya sudah rampung secara keseluruhan.
Nantinya bandara itu akan dilelang dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bandara Nusantara IKN berada di satu entitas dengan pengelola Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan).
Saat ini Bandara Sepinggan Balikpapan dikelola PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.
Terverifikasi Dewan Pers