Home Borneo Atasi Kemacetan Dampak IKN, DPRD Kota Balikpapan Ingin Temui Kabinet Baru Bahas Rencana Pembangunan Jalan Layang
Borneo

Atasi Kemacetan Dampak IKN, DPRD Kota Balikpapan Ingin Temui Kabinet Baru Bahas Rencana Pembangunan Jalan Layang

Share
DPRD Kota Balikpapan rencana bertemu pemerintah pusat bahas pembangunan jalan layang.Foto: Housting Estate
Share

IKNPOS.ID – Sebagai wilayah agelomerasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan telah merasakan berbagai dampak dari pembangunan ibu kota negara itu baik dari sisi positif maupun negatif.

Salah satu dampak positif dari pembangunan IKN adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun dampak negatif berupa peningkatan kemacetan lalu lintas.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri mengatakan, untuk mengatasi kecametan di Balikpapan diperlukan pembangunan jalan layang. Karena itu diperlukan dukungan pemerintah pusat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Untuk mengatasi kemacetan, Balikpapan sangat memerlukan pembangunan jalan layang, dan itu tentu membutuhkan dukungan dana dari APBN,” jelasnya, Senin 21 Oktober 2024.

Alwi mengatakan, pihaknya bersama anggota DPRD Balikpapan lainnya dan Pemerintah Kota Balikpapan berencana untuk bertemu dengan kabinet baru untuk membahas kebutuhan infrastruktur jalan layang.

“Insya Allah, pembahasan terkait program-program tersebut akan kami lakukan dalam 100 hari ke depan,” jelas Alwi.

Selain itu, lanjut Alwi pihaknya siap menyelaraskan program pemerintah Prabowo Subianto. Menurutnya, program presiden terpilih dapat dipastikan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Saya belum melihat secara lengkap program tersebut, namun yang jelas, program ini menyentuh masyarakat secara luas,” ujarnya.

Oleg karena itu, Kota Balikpapan siap mendukung semua kebijakan yang diusung oleh pemerintahan baru, termasuk makan siang gratis bagi peserta didik di sekolah.

Menurutnya, makan siang gratis merupakan bagian dari prioritas pemerintah pusat dalam memperkuat kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Program ini, lanjutnya dirancang untuk memberikan perlindungan tumbuh kembang anak-anak dalam kecukupan gizi.

Rencana besar ini telah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun.

“Kami masih menunggu rincian mekanisme dari program ini. Saat ini, kami bersikap wait and see,” ujarnya.

Share
Related Articles
Borneo

Siap Hadapi Perubahan Besar, Bupati: Pembangunan Penajam Paser Utara Terintegrasi IKN

IKNPOS.ID - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memastikan seluruh...

Borneo

Dinkes Kaltim Targetkan 98 Persen Warga Terlindungi Jaminan Kesehatan Gratis

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) semakin memantapkan komitmennya dalam menjamin...

Borneo

Polres Penajam Dukung Penuh Program Pemenuhan Gizi di Serambi IKN

IKNPOS.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan...

Borneo

Dana Desa di Daerah Penyangga IKN Siap Disalurkan, Penajam Gelontorkan Rp110 Miliar untuk 30 Desa

IKNPOS.ID - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, memastikan Dana...