IKNPOS.ID – Dalam rangka memperingati 30 tahun Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICDP) Kairo 1994, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan menyelenggarakan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2024 dengan tema “Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045″.
Event yang diselenggarakan pada Rabu, 9 Oktober 2024 itu dilaksanakan secara hybrid, luring bertempat di Universitas Sebelas Maret (UNS) serta daring via live streaming YouTube BKKBN Official dan BKKBN Jateng.
Acara ini juga dihadiri oleh Plt. Kepala BKKBN, Kepala Badan Gizi Nasional, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN, Staf Ahli Mendikbudristek, Kepala Sekretariat SDGs, Pjs. Wali Kota Surakarta, Rektor UNS, Rektor IPB, Rektor Unair, Rektor UNP, Rektor Untad, Rektor IPDN, Rektor UNJ dan Rektor Universitas Muhamadiyah Cirebon.
Hadir sebagai nara sumber Rektor UNJ, Prof. Komarudin. Dalam kesempatan ini, Komarudin membawakan materi “IKN dan Dampaknya Terhadap Mobilitas dan Persebaran Penduduk”.
Dalam paparan materinya, Prof. Komarudin mengatakan bahwa perpindahan ibu kota ke IKN memiliki tujuan untuk mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan Visi Indonesia 2045.
“Diharapkan dengan pembangunan IKN tercapai pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Komarudin.
Prof. Komarudin menjabarkan, pemindahan ibu kota mengalami proses panjang. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukanlah gagasan yang baru muncul pada era Presiden Joko Widodo, melainkan sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1960.
Saat itu, Presiden Soekarno ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, lalu pada tahun 1997 Presiden Soeharto berencana memindahkan ibu kota ke Jonggol.
“Saat ini pilihan IKN sudah dipikirkan matang-matang dengan menimbang aspek geografis juga resiko bencana yang minimal, lokasi strategis dan lahan sekitar 180.000 hektar yang bisa dikembangkan,” jelasnya.
