IKNPOS.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendengar langsung arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengutamakan infrastruktur legislatif dan yudikatif.
Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.
“Tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” kata AHY dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.
Related Post
Menurut Ketum Partai Demokrat ini, untuk gedung eksekutif progresnya juga sudah real dan bisa dilihat semua pihak dimana terakhir yang diresmikan adalah Istana Negara oleh Presiden ketujuh RI Jokowi, dan AHY yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hadir menyerahkan sertifikat.
Istana Garuda dan juga sejumlah kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan.
AHY mengatakan, IKN merupakan sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut.
Dia memastikan, Presiden Prabowo ingin melanjutkan pembangunan IKN, namun harus disesuaikan timeline.
“Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi,” ujarnya.
Menurutnya, masih ada sejumlah proyek strategi nasional lainnya, di berbagai wilayah. yang juga harus dilanjutkan.
“Tetapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah kembali untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan,” sambungnya.
AHY menegaskan, pembangunan IKN tentu harus ada penyesuaian (adjustment) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak, semua pemangku kepentingan.
“Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan, tapi tentu kita akan sesuaikan, pertama juga budgeting-nya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,,” ujarnya.
Selanjutnya, proses pembangunan itu akan dikawal agar efisien dan tidak terjadi kebocoran.
“Kemudian selebihnya kita kawal, dengan baik karena sekali lagi penekanan dari Bapak Presiden RI adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran, itu yang ditekankan oleh beliau,” pungkasnya.
Terverifikasi Dewan Pers