IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian terpisah yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat.
Pemisahan ini merupakan langkah strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan perumahan nasional.
Doddy Hanggodo ditunjuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum dengan Diana Kusumastuti sebagai Wakil Menteri PU.
Related Post
Sementara, Kementerian Perumahan Rakyat akan dipimpin oleh Maruarar Sirait sebagai Menteri dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan Rakyat.
Pengumuman ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Minggu 20 Oktober 2024.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan perumahan bisa berjalan lebih efisien dan fokus. Dengan adanya dua kementerian yang terpisah, kita harap program-program strategis bisa lebih optimal,” ujar Prabowo.
Selain pemisahan kementerian, Prabowo juga membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Tugas utama AHY adalah mengkoordinasikan program pembangunan infrastruktur di pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Agus Harimurti Yudhoyono akan memimpin Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Harapan kita, pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi benar-benar merata dari Sabang sampai Merauke,” kata Prabowo.
Fokus Pembangunan dan Tantangan Infrastruktur
Meski struktur kementerian baru telah diumumkan, payung hukum terkait tugas dan fungsi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan masih dalam proses penyusunan.
AHY mengatakan, tanggung jawab besar ada di pundaknya untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.
“Harapannya, kita bisa mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di Jawa, tetapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke,” jelas AHY saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Senin 21 Oktober 2024.
Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan beberapa pekerjaan rumah di sektor infrastruktur dan perumahan. Salah satu tantangan utama adalah mengatasi backlog perumahan yang masih berada di angka 9,9 juta unit.
Selain itu, proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan tol, jaringan kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan penyediaan air bersih juga menjadi fokus utama.
Komitmen Melanjutkan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi tersebut akan terus dilanjutkan dan diselesaikan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya bertekad untuk melanjutkan megaproyek IKN ini. Pak Jokowi sudah mengambil peran penting dalam sejarah dengan menginisiasi proyek ini, dan saya akan melanjutkan serta menyelesaikannya,” tegas Prabowo.
Pembangunan infrastruktur juga akan mendukung ambisi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.
Dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan, diharapkan infrastruktur yang merata dapat mendorong kemajuan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers