IKNPOS.ID – Proyek pembangunan Kantor Kementerian Koordiantor (Kemenko) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kotan Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) ditargetkan selesai Oktober.
Pembangunan Kantor Kemenko Satu, Dua dan Empat telah mencapai 93% dan diperkirakan bisa rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) purnatugas.
Dengan demikian, tiga Kantor Kemenko di KIPP IKN itu, bisa segera diresmikan Presiden Jokowi bersamaan dengan Istana Garuda dan Negara.
Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengatakan, bukan hanya kantor Kemenko yang akan diresmikan Presiden Jokowi.
Bangunan di KIPP lainnya, seperti Istana Negara dan Istana Garuda juga akan diresmikan Presiden Jokowi. sebelum masa jabatannya berakhir, 20 Oktober 2024.
Karena itu diharapkan, pada awal Oktober nanti semua bisa segera diselesaikan dan segera diresmikan.
“Kita harapkan nanti bisa diresmikan ya Istana Negara, Istana Garuda ya itu selesai. Mungkin sebagian Kemenko 1, Kemenko 3, dan 4. Kita punya target mudah-mudahan di Oktober ini,” terang Danis di Jakarta, Jumat 20 September 2024.
Danis belum bisa memastikan kapan peresmian itu dilakukan,, tetapi dipastikan sebelum 20 Oktober atau berakhirnya masa jabatan Jokowi.
Dijelaskan Danis, saat ini pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%, tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%.
Sementara itu, pembangunan sektor jalan akses, saat ini masih berlangsung dan ditarjetkan proyek l bisa rampung akhir 2024.
Danis memerinci Jalan tol yang ditargetkan selesai pembangunannya akhir 2024 yakni:
Ruas Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km,
Segmen 3B Kariangau-Simpang Tempadung 7,33 km.
Segmen 5A Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km.
Segmen 5B Jembatan Pulau Balang sampai dengan Simpang Riko 13,26 km.
Di bidang perumahan, pihaknya tengah mengebut penyelesaian 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam. Saat ini telah rampung 12 tower dan ditargetkan Oktober 21 tower telah selesai.
Terverifikasi Dewan Pers