IKNPOS.ID – Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai Rp 466 triliun. Hingga September 2024, pemakaian APBN untuk proyek di IKN sudah tembus 49 persen.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan, saat ini pembiayaan IKN yang sudah berjalan ada tiga. Yaitu dari APBN, direct invesment atau investasi langsung dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Total dari tiga sumber pembiayaan yang sudah terparkir di IKN jumlahnya mencapai Rp 167,4 triliun.
“Pembiayaan yang sudah jalan tiga, pertama APBN yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR. Kalau tidak salah nolainya Rp 82,5 triliun. Kedua investasi langsung yang sudah jalan hingga groundbreaking 7 sebesar Rp 57 triliun,” ujar di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024.
Jumlah investasi tersebut akan bertambah seiring dengan groundbreaking ke-8 yang dilakukan pekan depan. Ada 5 investor. Tiga di antaranya berasal dari China, Australia, dan Rusia.
Meski belum menyebutkan total investasi dari groundbreaking ke-8 ini, Otorita IKN sebelumnya sudah memberi informasi setidaknya dari perusahaan asal China, Delonix akan menanam modal Rp500 miliar dan sebesar Rp150 miliar akan dikucurkan Australian Independent School.
“Pembiayaan ketiga itu adalah KPBU. Nah, KPBU progresnya sudah ada 9 pemrakarsa. Kalau semua dihitung indikasinya sekitar Rp27,9 triliun. Tiga itu sudah terbangun sudah masuk dan sudah berproses,” papar Agung.
Jika dihitung presentasenya, dari total Rp167,4 triliun anggaran yang sudah terparkir di IKN tersebut sebesar 49,28 persen berasal dari APBN.
Kemudian 34,05 persen dari investasi langsung. Lalu 16,66 persen dari skema KPBU. Adapun, alokasi anggaran APBN untuk pembangunan IKN pada 2025 nanti sebesar Rp13,21 triliun.
Angkanya bertambah Rp9,11 triliun dari semula sebesar Rp4,13 triliun. Penambahan tersebut usai DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian PUPR pada 2025 sebesar Rp40,59 triliun menjadi Rp116,22 triliun dari sebelumnya Rp75,63 triliun.
Terverifikasi Dewan Pers