Dengan progress pembangunan yang terus berjalan, pemerintah optimis bahwa IKN akan siap sepenuhnya sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Kini, pemindahan ibu kota tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi setelah semua aspek dievaluasi secara komprehensif.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan infrastruktur dan sarana prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur siap digunakan.
Related Post
Hal ini selaras dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Rencana pemindahan ibu kota IKN tinggal menunggu ditekennya Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, tanda tangan itu baru akan dilakukan usai Jokowi memastikan IKN telah benar-benar siap.
Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga menilai bahwa dari sisi infrastruktur, IKN sudah siap untuk ditempati dan dihuni.
“Sudah siap. Kan kemarin sudah terbukti di 17 Agustus itu, bisa dipakai semua,” kata Danis di Kementerian PUPR, dikutip Senin 23 September 2024.
Danis mengaku kurang mengetahui indikator apa yang menjadi penentu kesiapan IKN hingga Keppres tersebut akhirnya bisa diteken Jokowi. Namun menurut ia pribadi, bangunan-bangunan di IKN telah siap dipergunakan.
“Kalau dari sisi infrastruktur kan udah kita jelasin semuanya, misalnya istana udah siap, tapi memang misalnya, apakah apartemen yang baru selesai, mau ditunggu selesai dulu atau gimana ya. Kalau itu salah satu evaluasi infrastruktur saja ya,” terangnya.
Menurutnya, penentuan indikator kesiapan IKN yang disinggung Jokowi bisa saja masuk ke ranah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ataupun pihak istana lainnya.
Bisa jadi juga ada hal lain yang belum siap di luar infrastruktur.
“Kesiapan keseluruhan, baik prasarana dan sarananya (untuk pemindahan). Sebenarnya kan itu yang mengevaluasi, bukan kami ya, yang mengevaluasi mungkin dari pihak Setneg atau yang lain,” ujar dia.
Secara keseluruhan, saat ini progress pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%. Sedangkan tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%.
Terverifikasi Dewan Pers