IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus membawa dampak positif bagi berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk industri mebel dan kerajinan.
Melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bina Karya, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan kebutuhan properti di IKN.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang berperan besar dalam industri ini.
“Langkah konkret yang telah dilakukan Asmindo adalah menandatangani MoU dengan PT Bina Karya untuk mendukung pembangunan IKN dengan produk furnitur dan kerajinan yang mayoritas dihasilkan oleh UKM. Hal ini diharapkan dapat memperkuat UKM kita dan memajukan industri,” kata Ketua Umum Asmindo, Dedy Rochimat, dalam pernyataannya pada Rabu, 18 September 2024.
Dedy menambahkan, kerja sama ini akan menjadi dorongan besar bagi pelaku UKM dalam menghadapi permintaan furnitur dan kerajinan yang meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur di IKN.
Selain itu, sektor pariwisata, khususnya perhotelan, juga diproyeksikan mengalami peningkatan transaksi furnitur seiring upaya peningkatan fasilitas guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Pameran IFFINA: Memperluas Pasar Internasional
Asmindo juga telah menggelar pameran furnitur dan kerajinan terbesar di Indonesia, yaitu IFFINA Indonesia Mebel & Design Expo pada 14-17 September 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pagelaran ini melibatkan lebih dari 200 perusahaan furnitur dan kerajinan, dengan peserta dari 80 negara.
“Target kami adalah 15.000 pengunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara,” jelas Dedy Rochimat.
Selain itu, Asmindo menargetkan peningkatan transaksi sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya, dengan angka transaksi pada IFFINA 2023 tercatat mencapai USD 200 juta.
Dalam pelaksanaannya, IFFINA 2024 mendapatkan dukungan penuh dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Terverifikasi Dewan Pers