IKNPOS.ID – Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan, bahwa proyek properti pertama dari investor asing akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyatakan bahwa meskipun sudah banyak proposal dari investor asing, strategi pembangunan IKN dimulai dengan belanja negara dan investasi dari dalam negeri terlebih dahulu.
“Targetnya adalah kita akan melihat setidaknya satu investor asing akan mulai membangun properti sebagai penanda kemajuan [pembangunan IKN],” kata Agung dalam acara Bloomberg CEO Forum di Jakarta, ditulis Kamis 5 September 2024.
Related Post
Investasi Konglomerat Lokal di IKN
Agung mengungkapkan bahwa beberapa konglomerat lokal sudah mulai berinvestasi dan membangun properti di IKN, termasuk pengusaha terkenal Sugianto Kusuma alias Aguan, yang saat ini sedang mengembangkan proyek hotel dan properti lainnya.
Dengan dukungan kuat dari investor dalam negeri, Agung percaya bahwa langkah selanjutnya adalah menarik lebih banyak investor asing untuk ikut serta membangun IKN.
Dukungan Investor Asing
Beberapa negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia telah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN. UEA, misalnya, fokus pada sektor energi terbarukan, sementara Malaysia berkomitmen untuk membangun perumahan pemerintah di Nusantara.
“UEA di sektor energi terbarukan. Malaysia, tetangga dekat kami di Pulau Kalimantan, mereka berkomitmen bangun perumahan pemerintah,” jelas Agung.
Stabilitas Politik dan Daya Tarik Investasi
Agung menekankan bahwa kepastian politik di Indonesia kini lebih jelas setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden dan menyatakan komitmennya terhadap kelanjutan pembangunan IKN.
Faktor ini, bersama dengan peraturan yang sudah diatur, membuat Indonesia semakin menarik bagi investor asing yang sempat ragu.
Badan Otorita IKN juga bekerja sama dengan berbagai lembaga kredibel seperti Tony Blair Institute dan Indonesia Investment Authority untuk terus menarik investor asing ke proyek ambisius ini.
Terverifikasi Dewan Pers