IKNPOS.ID – Penerbangan misi kalibrasi Bandara Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 10 September 2024 telah dilakukan. Ini merupakan bagian dari verifikasi terhadap fasilitas dan peralatan di Bandara sebelum resmi dioperasikan.
Proses kalibrasi di Bandara Nusantara ini dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya untuk memastikan kesiapan operasional bandara sesuai dengan standar keselamatan penerbangan.
“Proses kalibrasi bandara dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan. Terutama memastikan pengoperasian peralatan pendukung transportasi udara di Bandara IKN berjalan dengan benar dan akurat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa 10 September 2024.
Related Post
Proses Kalibrasi mencakup penyetelan dan pengujian terhadap peralatan bantu pendaratan seperti radar dan sistem navigasi.
Budi Karya menyebut setelah proses kalibrasi selesai, bandara dapat digunakan untuk kunjungan kerja presiden Jokowi.
Diketahui, Kepala Negara akan berkantor di IKN mulai 11 September hingga 19 Oktober 2024 mendatang. Selama ngantor di IKN, ada banyak kegiatan presiden. Termasuk kunjungan ke berbagai daerah melalui Bandara Nusantara.
“Pesawat King Air 350i milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan diterbangkan untuk melakukan kalibrasi peralatan navigasi dan komunikasi di bandara. Ini untuk memastikan keselamatan penerbangan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” paparnya.
Selain melakukan kalibrasi peralatan navigasi, penerbangan uji coba menggunakan sistem navigasi berbasis kinerja (PBN) juga dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian prosedur penerbangan.
Setelah tahap ini, lanjutnya, Kementerian Perhubungan akan melaksanakan sejumlah penilaian lebih lanjut sebelum mengeluarkan rekomendasi operasional bagi pengelola bandara.
Hingga saat ini, progres pembangunan Bandara Nusantara dinilai cukup signifikan. Runway yang tersedia sudah mencapai 2.200 x 30 meter.
Sementara, pembangunan terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90 persen. Sedangkan terminal VIP telah hampir 80 persen.
Terverifikasi Dewan Pers