IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun untuk biaya pembangunan 2025. Sebelumnya, pagu tahun anggaran (TA) 2025 OIKN sebesar Rp 505,5 miliar.
Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama (RDP) Komisi II DPR RI Senin 9 September 2024.
Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menyebut pihaknya melakukan penajaman terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun agar tidak terjadi kegiatan pembangunan yang tumpeng tindih antara OIKN dan kemennterian.
Related Post
“Kami melakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi Rp 27,8 triliun,” ujar Raja Juli, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat.
Semula, lanjut Raja Juli OIKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun. Usulan itu telah dicatat dan disetujui oleh anggota Komisi II DPR RI.
Tetapi ternyata usulan itu tidak tertampung dalam alokasi anggaran IKN 2025.
“Usulannya dicatat dan mendapat persetujuan anggota Komisi II DPR, namun usulannya tidak tertampung pada alokasi anggaran oleh IKN 2025 yang ditampilkan pada tanggal 19 Juli 2024,” ujarnya.
Namun demikian, menurut politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) besar panggung anggaran OIKN tidak mengalami perubahan dibandingkan panggung indikatif sebelumnya,
Raja Juli menyebutkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun itu berdasarkan usulan dari enam kedeputian.
Dia memerinci enam kedeputian yang mengusulkan tambahan anggaran tersebut yakni Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan mengusulkan Rp 788,5 miliar,
Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan Rp 106,1 miliar, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transportasi Hijau dan Digital Rp 37,7 miliar, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp 63 miliar, dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Rp 26,7 triliun.
Dia mengakui usulan anggaran dari Kedeputin Bidang Sarana dan Prasrana paling signifikan. Menurutnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun pada 2025 di IKN.
Terverifikasi Dewan Pers