IKNPOS.ID – Pemerintah membangun Pusat Data Nasional (PDN) di 3 wilayah di Indonesia. Yaitu Cikarang, Batam dan IKN ( Ibu Kota Nusantara), Kalimantan Timur (Kaltim).
PDN yang nantinya terbangun itu beroperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Akan tingkatkan keamanan data melalui penerapan enkripsi tingkat lanjut dan pengamanan berlapis,” ujar Menkopolhukam Hadi Tjahjanto saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Related Post
Menurutnya, PDN dirancang untuk memperkuat kapasitas data dan mengonsolidasikan pembangunan nasional agar lebih efisien dan terpusat.
Pembangunan PDN, lanjutnya, menggunakan skema soft loan atau pinjaman lunak kepada sejumlah negara lain.
Sejauh ini, menurutnya pembangunan PDN yang berlokasi di Cikarang sudah mencapai 83 persen. Targetnya beroperasi pada 2026.
Sedangkan pembangunan PDN di Batam sudah mencapai tahap proses penentuan konsultan pengawas.
“Sementara PDN 3 akan dibangun di IKN yang lokasi tanahnya sedang disiapkan oleh Otorita IKN. Minggu ini akan kami panggil untuk menentukan tempatnya dan pembangunan selanjutnya,” imbuhnya.
Pembangunan PDN itu sudah melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari awal sampai akhir. BSSN juga bakal menentukan pemenuhan persyaratan keamanan siber.
Dalam pembangunan PDN, tantangan yang dihadapi mencakup integrasi keamanan sistem. Karena menurutnya proses transisi dari PDN Sementara (PDNS) ke PDN tidak akan mudah.
Hadi menjelaskan pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan.
Pemerintah berkoordinasi dengan mitra internasional maupun domestik demi memastikan teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman siber di masa depan.
“Transisi dari PDNS ke PDN tidak mudah, terutama karena harus mempertimbangkan risiko keamanan selama proses migrasi data, dan setiap langkah integrasi harus hati-hati untuk mencegah celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker,” pungkasnya.
Terverifikasi Dewan Pers