IKNPOS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menjalani evaluasi kinerja Triwulan IV oleh Tim Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (27/9/2024).
Evaluasi ini berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri dan dipimpin oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo.
Dalam pemaparannya, Akmal Malik menyoroti berbagai capaian penting di sektor ekonomi, kesehatan, pelayanan publik, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan lingkungan.
Related Post
Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah kinerja terkait pengendalian inflasi di wilayah Samarinda, Balikpapan, Berau, dan Penajam Paser Utara.
Apresiasi untuk Kesuksesan Agenda Nasional
Yusharto Huntoyungo mengapresiasi kinerja Akmal Malik dalam memimpin Kalimantan Timur, khususnya terkait penyelenggaraan dua agenda nasional besar, yakni upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXX di Samarinda. Kedua acara tersebut dinilai sukses dan berjalan dengan baik.
“Kami mengapresiasi kerja keras Pak Pj Gubernur dan jajarannya dalam penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara dan MTQ Nasional XXX di Samarinda. Keduanya berjalan sukses,” ujar Yusharto dalam pernyataan yang dirilis oleh Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kaltim.
Peningkatan Akurasi Data dan Inovasi Lingkungan
Selama 20 menit kesempatan yang diberikan, Akmal Malik menekankan pentingnya peningkatan akurasi data di berbagai sektor pembangunan.
Menurutnya, data yang presisi dan sinkron dari tingkat desa hingga nasional sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran.
“Data yang sinkron, mulai dari tingkat desa hingga nasional, sangat krusial untuk kebijakan yang tepat bagi masyarakat,” tegas Akmal.
Ia juga memaparkan sejumlah inovasi Pemprov Kaltim dalam bidang lingkungan, seperti rencana pemanfaatan lahan eks tambang untuk sektor pertanian dan inisiatif mendorong masyarakat memiliki budaya agraris.
Terverifikasi Dewan Pers