IKNPOS.ID – Pemerintah tengah menyiapkan insentif khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa insentif tersebut mencakup tunjangan kemahalan, tunjangan pindah, dan insentif lainnya.
“Sudah, tinggal finalisasi sedikit. Ada angkanya, tapi belum tuntas, belum fixed,” kata Azwar Anas dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikuti Rabu 4 September 2024.
Azwar Anas menjelaskan, bahwa meskipun pemindahan ASN ke IKN sebenarnya sudah bisa dimulai secara bertahap pada September 2024, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar proses ini tidak terburu-buru.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya menyempurnakan infrastruktur digital dan perkantoran sebelum memulai pemindahan ASN.
“Beliau (Presiden Jokowi) ada arahan terbaru, tak mau terburu-buru. Menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lainnya, karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi juga perubahan budaya digital,” ujarnya.
Selain infrastruktur digital, kata Anas, perpindahan ASN juga masih menunggu penyelesaian hunian dan perkantoran yang sedang dalam tahap akhir.
“Menurut laporan dari Menteri PUPR dan Otorita IKN, terdapat beberapa keterlambatan yang disebabkan oleh kondisi cuaca, termasuk penyelesaian bandara di IKN yang masih belum tuntas,” ungkapnya.
Adapun jumlah ASN yang akan pindah pada tahap awal masih ditetapkan sekitar 1.700 orang. Bagi ASN yang sudah berkeluarga, disediakan satu unit hunian, sementara ASN lajang akan berbagi tempat tinggal dengan sistem sharing.
“Kita lihat, bisa saja Oktober atau September, masih menunggu Otorita IKN terkait persiapannya,” tambah Azwar Anas.
Dengan insentif dan persiapan yang matang, pemerintah berharap proses pemindahan ASN ke IKN akan berjalan lancar, serta mendorong perubahan budaya kerja yang lebih digital dan efisien di ibu kota baru tersebut.