IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masih ada kemungkinan untuk agenda peletakan batu pertama atau groundbreaking kembali dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
Hal ini disampaikan Jokowi setelah melakukan groundbreaking proyek Delonix Nusantara di IKN, Rabu 25 September 2024.
“Ya belum tentu. Nanti jangan-jangan seminggu lagi banyak yang ingin groundbreaking lagi,” kata Jokowi.
Hal ini mengisyaratkan bahwa antusiasme para investor untuk menanamkan modal di IKN terus meningkat.
Groundbreaking investasi di IKN tahap 8 ini diikuti oleh tiga investor asing. Dari ketiga investor tersebut, hanya satu yang akan berinvestasi secara langsung dengan skema 100% investasi asing, sementara dua lainnya bekerja sama dengan mitra lokal.
Jokowi menyebut bahwa Delonix, perusahaan asal China, menjadi investor asing yang menanamkan modalnya secara penuh di IKN. Delonix akan mengembangkan proyek mix-used yang meliputi pembangunan mal, hotel, dan apartemen.
Dua investor asing lainnya adalah Australian Independent School dan Magnum Estate, perusahaan properti asal Rusia, yang berinvestasi melalui kerja sama dengan perusahaan lokal.
Magnum Estate akan menyuntikkan investasi sebesar Rp300 miliar, sementara Australian Independent School menanamkan modal hingga Rp150 miliar.
Nilai investasi Delonix sendiri mencapai Rp500 miliar, sehingga total investasi asing yang masuk ke IKN pada tahap ini mencapai Rp950 miliar.
Selain investasi asing, Jokowi juga meresmikan peletakan batu pertama proyek-proyek dari investor dalam negeri.
D’Prima Hotel Nusantara dan Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Plataran menjadi dua perusahaan lokal yang melakukan groundbreaking dengan nilai investasi masing-masing Rp100 miliar dan Rp25 miliar, menghasilkan total investasi dalam negeri sebesar Rp125 miliar.
Dengan demikian, total investasi yang mengalir ke IKN pada tahap 8 ini mencapai Rp1,075 triliun.
Groundbreaking yang dilaksanakan kali ini memperlihatkan tingginya minat investor dalam negeri dan asing terhadap pengembangan IKN.
