IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai proyek pribadinya.
Kepala Negara menegaskan IKN (Ibu Kota Nusantara) sebagai ibu kota negara sudah melalui semua tahapan.
Mulai dari izin DPR RI, disetujui mayoritas fraksi partai, mengajukan UU IKN hingga disahkan dalam rapat paripurna DPR.
“Jangan ada sebuah kekeliruan persepsi ini adalah proyeknya Presiden Jokowi. Saya tegaskan bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara,” tegas Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024.
Dirinya hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Keinginan pindah ibu kota negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 RI Soekarno dan Presiden ke-2 Soeharto.
“Jadi itu bukan keputusan Presiden saja. Tetapi keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR RI yang ada di Jakarta,” papar Jokowi.
Dia menceritakan dirinya kerap merasa inferior jika ada tamu asing yang datang ke Istana Negara di Jakarta atau Bogor.
Jokowi mengaku bingung harus merespons apa jika Istana Negara dipuji. Padahal, Istana yang ada merupakan warisan kolonial.
“Kadang-kadang kita merasa Inferior. Istana simbol negara. Tetapi bikinan kolonial,” urainya.
UU IKN pun disahkan oleh DPR RI. Sekaligus , pemerintah sudah mengesahkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai konsekuensi perubahan status Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota.
Namun, sampai saat ini Jokowi belum juga meneken keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota. Menurutnya, keppres tersebut bisa diteken presiden mendatang.
