IKNPOS.ID – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono, mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memulai proyek hunian baru yang akan menjadi proyek pertama menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Proyek hunian ini diinisiasi oleh sejumlah perusahaan besar, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pemrakarsanya yang pertama, ada Intiland, Nindya Karya, dan dari Malaysia ada Maxim (Maxim Global Berhad) serta IJM (IJM Corporation Berhad). Selain itu, Ciputra juga turut terlibat,” kata Agung di DPR, dikutip Rabu 11 September 2024.
Related Post
Proses Persiapan KPBU dan Tahapan Konsultasi
Agung optimistis skema KPBU bisa terealisasi tahun ini. Namun, ia mengakui masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan sebelum proyek dapat dimulai, termasuk konsultasi dengan Kementerian Keuangan.
“KPBU ini masih dalam proses karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan melibatkan banyak pihak seperti BPKP, LKPP, dan Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Saat ini, tahapan proyek tengah fokus pada finalisasi angka-angka dan biaya yang akan dijadikan acuan oleh para investor. Setelah disetujui, OIKN akan membuka tender secara resmi.
Prioritas Investor Dalam Negeri
Dalam proses pemilihan investor, Agung menekankan bahwa investor dalam negeri akan diberikan prioritas sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa proyek IKN menarik dan berpotensi sukses di mata dunia.
“Investor dalam negeri harus masuk terlebih dahulu sesuai arahan Bapak Presiden. Ini untuk membuktikan kepada dunia bahwa IKN ini berhasil dan menarik. Setelah itu, baru investor asing akan ikut terlibat,” jelas Agung.
Groundbreaking Proyek di IKN
Mulai September 2024, diperkirakan akan ada 6-8 groundbreaking proyek di IKN. Totalnya, ada 61 perusahaan yang telah menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN dengan nilai mencapai Rp 80,4 triliun.
Dari nilai tersebut, Rp 49,3 triliun merupakan direct investment, sementara Rp 30,9 triliun berasal dari skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP).
Terverifikasi Dewan Pers