IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PT Primahotel Manajemen Indonesia melakukan groundbreaking d’primahotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu, 25 September 2024.
Peresmian groundbreaking ini dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya melihat prospek bisnis di Nusantara ini sangat terbuka lebar, hari ini d’primahotel Nusantara hadir menyajikan pilihan akomodasi di Nusantara,” kata Jokowi.
Selain groundbreaking juga dilakukan juga Penandatangan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan Otorita IKN dan Akta Notariil Perjanjian antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PT. Primahotel Manajemen Indonesia.
Related Post
Mengusung tema “Modern Nusantara” yang selaras dengan keindahan lingkungan alam, d’primahotel Nusantara dibangun di atas lahan seluas 4.600 meter persegi dan menyediakan 154 kamar, meeting room, serta Walea Resto.
“Di atas tanah d’primahotel Nusantara ini merupakan wujud transformasi d’primahotel Nusantara sebagai salah satu grup hotel lokal yang membawa perubahan di kota masa depan dengan perspektif baru,” ujar Presiden Komisaris PT. Primahotel Manajemen Indonesia, Frans Wantono.
d’primahotel Nusantara adalah bagian dari jaringan hotel lokal yang telah berkembang sejak tahun 2013 dan memiliki 19 hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. Yitu Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Balikpapan, Bintan, dan Bali.
d’primahotel Nusantara merupakan salah satu dari lima groundbreaking yang diresmikan Presiden RI di rangkaian groundbreaking ke 8 ini dengan investasi mencapai Rp. 100 Miliar.
Pada groundbreaking kali ini, total estimasi keseluruhan nilai investasi yang masuk mencapai Rp 1,57 Trilliun, di mana nilai ini diperoleh dari gabungan investasi yang melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw berharap pembangunan d’primahotel Nusantara dapat menjadi salah satu landmark di Nusantara. Sekaligus mendukung visi dan misi besar pemerintah dalam pembangunan di IKN.
Terverifikasi Dewan Pers