IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan tegas kepada para investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk segera berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menekankan pentingnya mengambil kesempatan berinvestasi di tahun ini, mengingat harga tanah di IKN saat ini masih tergolong murah.
“Hati-hati, harga tanah memang sekarang masih murah, harga tanahnya masih murah pada tahun ini, tapi tahun depan kita tidak tahu,” kata Jokowi saat meresmikan groundbreaking Delonix Nusantara, Rabu 25 September 2024.
Related Post
“Harga tanahnya bisa naik lipat dua kali, tiga kali, lima kali, 10 kali. Maka saya ingatkan kalau ingin investasi tahun ini,” sambungnya.
Potensi Keuntungan Investasi di IKN
Jokowi menegaskan bahwa investasi di IKN sangat menjanjikan. Menurutnya, sudah banyak investor asing yang mulai menanamkan modal di ibu kota baru tersebut.
Hal ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap potensi Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru.
“Kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang berikan kepercayaan bahwa Nusantara adalah lokasi yang menarik untuk sebuah investasi,” jelas Jokowi.
Ia juga menyebutkan bahwa salah satu investor asing, Delonix Group dari China, bahkan melakukan investasi tanpa bermitra dengan perusahaan lokal. Ini menjadi bukti kuat bahwa Nusantara telah menarik minat global secara signifikan.
Delonix Group Berinvestasi Rp 500 Miliar di IKN
Delonix Group, yang berasal dari China, melakukan groundbreaking proyek properti mixed use di IKN dengan nilai investasi mencapai Rp 500 miliar.
Proyek tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 24.000 meter persegi, mencakup pembangunan hotel hingga perkantoran.
“Dengan bekal pengalaman Delonix yang telah operasikan beragam portofolio yang mencakup 9 merk inti hotel dan resort ternama dan lebih dari 1600 properti hotel di berbagai negara.
Delonix Nusantara akan berkembang pesat di IKN dan jadi bagian kemajuan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia,” tutur Jokowi.
Pesan Jokowi kepada Investor
Terverifikasi Dewan Pers