IKNPOS.ID – Percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara Nusantara di IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur (Kaltim) jadi salah satu prioritas pemerintah. PT Brantas Abipraya menargetkan akhir tahun ini seluruh pembangunan di Bandara IKN rampung.
Seperti diketahui, Bandara Nusantara IKN dibangun dengan luas terminal VVIP 2000 meter persegi . Di sana ada terminal VIP dengan luas 5000 meter persegi.
Untuk runaway panjangnya 3000 meter x 45 meter. Bandara Nusantara IKN berjarak sekitar 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan dan 107 km dari Bandara Samarinda.
Related Post
“Brantas Abipraya berkomitmen akan menuntaskan paket pekerjaannya tepat waktu. Tujuannya agar manfaat dari bandara ini dapat segera dirasakan. Kami bersinergi dengan beberapa BUMN konstruksi lainnya untuk pekerjaannya pembangunan runaway, taxiway, apron dan pembangunan jalan relokasi,” ujar Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi pada Senin, 30 September 2024.
Menurutnya, sesuai Perpres, maka pembangunan dan pengoperasian Bandara IKN ditugaskan kepada Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan.
Peran Brantas Abipraya di bidang konstruksi dalam proyek pembangunan pada sisi landasan udara.
“Tak hanya kualitas konstruksi yang juara. Estetika dari setiap karya konstruksi juga akan diutamakan. Seperti bandara Nusantara ini nantinya akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan pada desainnya. Semoga bandara IKN dapat menjadi green airport dengan tetap mempertahankan sisi estetikanya,” pungkas Sugeng Rochadi.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mendarat perdana di Bandara Nusantara IKN dengan pesawat kepresidenan pada Selasa, 24 September 2024.
Hingga kini, uji coba terus dilakukan di Bandara Nusantara IKN ini. Seperti uji coba landasaran pacu dengan pendaratan tiga pesawat TNI Angkatan Udara yaitu pada tanggal 14 dan 20 September 2024.
“Nanti akhir Desember akan selesai semua. Baik terminal maupun runway, berada di panjang 3.000 meter. Sehingga pesawat berbadan lebar bisa turun di IKN,” ujar Jokowi pada Rabu, 25 September 2024.
Terverifikasi Dewan Pers