IKNPOS.ID – Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memerintahkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk segera mengubah status Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) dari bandara VVIP menjadi bandara komersial.
Hal ini disampaikan Jokowi setelah mendarat di Bandara IKN pada Selasa, 24 September 2024.
“Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menhub agar segera diubah menjadi bandara komersial. Airport komersial untuk haji, untuk umrah, kemudian untuk yang lain-lainnya,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai pendaratan.
Related Post
Perubahan Status dan Target Kapasitas Penumpang
Pengubahan status Bandara IKN menjadi komersial akan dimulai setelah penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres). Jokowi berharap, dengan status baru ini, bandara dapat melayani lebih banyak masyarakat, tidak hanya terbatas pada kebutuhan VVIP.
“Ya supaya lebih bermanfaat. Jangan hanya untuk VVIP, ndak. Lebih bermanfaat bagi yang mau umrah, yang mau haji, yang mau terbang dari dan ke IKN. Saya kira itu lebih bermanfaat,” tegas Jokowi.
Presiden juga mengungkapkan target kapasitas bandara setelah perubahan status menjadi komersial.
Saat ini, Bandara IKN memiliki kapasitas 200 ribu penumpang per tahun, namun setelah menjadi bandara komersial, targetnya adalah dapat menampung hingga 7 juta penumpang per tahun.
Optimalisasi Penerbangan di IKN
Jokowi berharap penerbangan dari dan ke IKN dapat dioptimalkan, meskipun sebagian besar aktivitas pemerintahan masih berpusat di Jakarta.
Menurutnya, manajemen penerbangan dari Bandara IKN akan dikelola dengan baik untuk mendukung aktivitas di ibu kota baru tersebut.
“Kita lihat kalau kegiatan yang banyak itu memang masih di Jakarta. Tetapi kita ingin coba kelola dari sini seperti apa, manajemen dari sini seperti apa,” jelas Jokowi.
Pendaratan Perdana di Bandara IKN
Pada kesempatan yang sama, Jokowi mendarat di IKN setelah melakukan penerbangan dari Pontianak, Kalimantan Barat, menggunakan pesawat RJ85. Pendaratan tersebut merupakan yang pertama kali bagi presiden di Bandara IKN Nusantara.
Terverifikasi Dewan Pers