IKNPOS.ID– Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan inisiasi koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT. Industri Kereta Api (INKA) dalam pelaksanaan uji coba Proof-of-Concept (PoC) trem otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Nusantara.
Otorita IKN bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian terkait lainnya sedang mempersiapkan uji coba ART pada awal Agustus 2024 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Uji coba ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian teknologi dan infrastruktur trem otonom dengan lingkungan di Nusantara.
Trem otonom yang akan diuji coba merupakan produk dari Norinco International Cooperation Ltd, yang telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan Otorita IKN pada Selasa 4 Agustus 2024.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan PT. INKA dan PT. KAI tersebut, Otorita IKN mengajak keterlibatan industri nasional dalam pengembangan trem otonom.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Prof. Ali Berawi menjelaskan pentingnya kehadiran industri nasional dalam menjalankan proses transfer teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
“Kami selalu membentuk tim teknis yang berisikan perwakilan perusahaan lokal dengan mitra teknologi yang ingin berpartisipasi di Nusantara. Harapannya dapat mempercepat penguasaan teknologi serta memacu industri dalam negeri agar terjadi lompatan atau leapfrogging,” ujar Prof. Ali.
Executive Vice President PT. KAI, Dominicus Agung Wawan Purnawan, dan Direktur Pengembangan PT. INKA, Roppiq Lutzfi Azhar, menyampaikan keinginan untuk berkolaborasi dalam mendukung kemajuan teknologi dalam pembangunan Nusantara.
“Dalam mengadopi teknologi dan pengembangan kapasitas untuk produksi memang masih perlu belajar. Perlu adanya mitra dalam mengadopsi teknologi kereta yang berbasis tanpa rel,” ujar Direktur PT. INKA.
Pembangunan Nusantara tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik dan teknologi, melainkan juga pada pengembangan kapasitas manusianya. Prof Ali menambahkan,
Terverifikasi Dewan Pers