IKNPOS.ID-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan arahan-arahan strategis dari Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk mendukung pembangunan IKN yang perlu dijalankan oleh Kementerian PANRB.
“Arahan dari bapak Presiden adalah bagaimana infrastuktur digital dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di IKN ini segera dipersiapkan bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN),” kata Anas usai Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Senin 12 Agustus 2024.
Sementara Wakil Presiden memberikan arahan agar Kementerian PANRB melakukan kooordinasi dengan OIKN untuk menyiapkan dan memastikan pemindahan ASN ke IKN berjalan dengan baik.
“Mudah-mudahan ini menjadi bagian awal dalam rangka mendorong birokrasi berdampak dengan sistem dan layanan berbasis digital di IKN,” tutup Menteri Anas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin 12 Agustus 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan urgensi dan arah pembangunan IKN.
Ekonomi yang akan dikembangkan dan mengiringi pemerintahan di IKN adalah ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan lain-lain.
“Kepindahan ke IKN yang penting bukan pindah fisiknya, tetapi pindah pola pikir, pindah mindset, serta pindah pola kerja kita,” tegas Jokowi kepada para Menteri yang hadir di Sidang Kabinet.
Selain dukungan digital, juga dilakukan pola kerja baru ASN melalui penerapan shared offices untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah.
Pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah antar-rumpun kementerian/lembaga. Ruang kerja bersama tersebut terbagi menjadi empat gedung Kementerian Koordinator.
Dijelaskan bahwa Nusantara dibangun dengan memperhatikan tiga konsep.
Pertama, forest city atau kota hutan yang penuh area hijau. Kedua, smart city atau kota cerdas yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya.
Terverifikasi Dewan Pers