IKNPOS.ID – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan, bahwa taksi terbang yang saat ini berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam tahap uji coba dan riset.
Menurutnya, teknologi canggih ini belum digunakan secara komersial, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya.
“Jadi untuk riset sih oke ya, tapi kalau taksi terbang digunakan untuk umum bahkan komersial ini belum ada,” kata Budi kepada watawan, dikutip Rabu 21 Agustus 2024.
Related Post
Budi menjelaskan, bahwa wacana pengembangan taksi terbang belum mendapat rekomendasi dari organisasi penerbangan sipil internasional, yaitu International Civil Aviation Organization (ICAO).
Sebagai anggota ICAO, Indonesia harus mengikuti ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.
“Taksi terbang itu sebenarnya satu kegiatan yang bagus, inovatif, dan mungkin untuk pembelajaran yang bagus. Tapi kita sebagai negara yang anggota ICAO harus tunduk dan mengikuti apa yang digariskan ICAO,” jelasnya.
Meski demikian, Budi mengungkapkan bahwa pemerintah telah bersurat kepada ICAO untuk meminta evaluasi terhadap uji coba taksi terbang yang belakangan dilakukan di IKN.
Tujuan dari surat tersebut adalah untuk mendapatkan rekomendasi atau setidaknya atensi lebih lanjut dari ICAO terkait penerapan taksi terbang di Indonesia.
“Saya sudah berkirim surat kepada ICAO untuk mendapat izin. Insya Allah dapat jawaban, mudah-mudahan boleh (mengoperasikan taksi terbang),” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjajaki kemungkinan penerapan teknologi inovatif di IKN, meskipun masih berada dalam tahap awal pengembangan.
Uji coba taksi terbang di IKN diharapkan dapat membuka jalan bagi penggunaan teknologi ini di masa depan, dengan tetap mematuhi regulasi internasional yang berlaku.
Dengan pengembangan teknologi seperti taksi terbang, IKN diharapkan dapat menjadi salah satu pusat inovasi di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
Namun, langkah ini harus diiringi dengan kehati-hatian dan ketaatan terhadap standar keselamatan penerbangan internasional yang ketat.
Terverifikasi Dewan Pers