IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik minat sejumlah wilayah di sekitarnya. Salah satunya Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).
Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin menyebut kabupatennya membidik peluang sebagai lumbung pangan bagi warga IKN.
“Kami mempersiapkan segala sumber daya menjadi lumbung pangan bagi penduduk IKN. Kami berbenah agar sektor pertanian dalam arti luas. Tujuannya agar tidak bergantung hanya pada batu bara dan migas,” ujar Rendi, Jumat, 2 Agustus 2024.
Sektor pertanian, lanjut Rendi, mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hingga perikanan.
Persiapan Kabupaten Kukar menjadi lumbung pangan IKN itu antara lain program fasilitas bantuan mesin dan alat tangkap untuk 25 ribu nelayan, selain infrastruktur lain pendukung penangkapan ikan.
Program lain adalah penyaluran alat tangkap ramah lingkungan untuk 400 nelayan, program budi daya ikan dan rumput laut, serta pelatihan dan bimbingan hingga lebih dari tujuh ribu kali.
Dia berharap berbagai program untuk meningkatkan potensi Kukar sebagai pemasok bahan pangan untuk IKN dapat menggantikan ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan migas.
“Kalau selama ini Kukar dikenal sebagai kabupaten kaya karena hasil besar dari sektor migas dan batu bara, kami akan buktikan bahwa Kukar juga bisa dikenal dengan prestasi di sektor pertanian dan perikanan,” terangnya.
Aset dan potensi Kutai Kartanegara di sektor perikanan, lanjut Rendi, antara lain panjang garis pantai mencapai 1.600 kilometer, 29 danau seluas 29.000 hektare, embung seluas 250 hektare, tambak seluas 76.672 hektare, dan Delta Mahakam seluas 108.000 hektare.
Dengan modal aset sub-sektor perikanan yang luas dan menghasilkan bahan pangan, Kukar bahkan menyuplai kebutuhan untuk sejumlah daerah di luar Kalimantan Timur, seperti di Sulawesi hingga Jawa. Selain subsektor perikanan, 51 persen padi di Kaltim juga berasal dari Kukar. Lahan tanaman padi Kukar paling luas se- Kaltim. Kukar menargetkan hasil yang dicapai akan ditingkatkan untuk kebutuhan IKN.
Terverifikasi Dewan Pers